HUKUM PIDANA KORPORASI: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Dr. I Dewa Made Suartha S.H., M.H. & SETARA PRESS PREMIUM

Pengantar Buku

HUKUM PIDANA KORPORASI: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia adalah sebuah buku yang ditulis oleh Dr. I Dewa Made Suartha S.H., M.H. Buku ini diterbitkan oleh SETARA PRESS PREMIUM, sebuah penerbit yang dikenal dengan buku-buku berkualitas tinggi di bidang hukum.

Profil Penulis

Dr. I Dewa Made Suartha S.H., M.H. adalah seorang ahli hukum pidana yang memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum pidana korporasi. Ia adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana (UNUD) dan telah menulis beberapa buku serta artikel ilmiah di bidang hukum pidana.

Sinopsis Buku

Buku ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Buku ini menekankan pada definisi pertanggungjawaban pidana, prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, dan implementasi pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses hukum yang mengharuskan individu atau entitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh mereka. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada individu atau entitas hukum yang melakukan perbuatan pidana.

Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Ada beberapa prinsip pertanggungjawaban pidana yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, yaitu:

• Prinsip kesalahan (culpa)
• Prinsip kerugian (damnum)
• Prinsip keterkaitan (causa)

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Implementasi pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

• Melalui undang-undang pidana
• Melalui peraturan pemerintah
• Melalui keputusan hakim

Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Kebijakan hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan selama beberapa dekade terakhir. Beberapa hal yang telah dikembangkan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia adalah:

• Penyederhanaan undang-undang pidana
• Pengaturan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana korporasi
• Penyempurnaan prosedur hukum pidana

Aspek-aspek Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, yaitu:

• Aspek hukum acara pidana
• Aspek hukum substansial pidana
• Aspek hukum internasional pidana

Peran Penulis dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia

Dr. I Dewa Made Suartha S.H., M.H. telah berperan aktif dalam pengembangan kebijakan hukum pidana Indonesia. Ia telah menulis beberapa buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kesimpulan & Rekomendasi

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa, praktisi hukum, dan peneliti yang tertarik pada bidang hukum pidana korporasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa pembaca harus memahami prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan implementasinya dalam kebijakan hukum pidana Indonesia agar dapat memahami lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.